pengawasan

FUNGSI PENGAWASAN

•Eksplanasi,  pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa

hasil-hasil  kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.

•Akuntansi,  pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan

akuntansi  

atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan  

publik dari waktu ke waktu.

•Pemeriksaan,pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang  

dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai  

kepada mereka. dan

•Kepatuhan,pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para 

administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang  

dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

 

MAKSUD & TUJUAN PENGAWASAN

1.Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

2.Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar  

    tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

3.Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning)

    terarah  kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.

4.Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan).

5.Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

JENIS-JENIS PENGAWASAN

A.Pengawasan Intern dan Ekstern

B.Pengawasan Preventif dan Represif

C.Pengawasan Aktif dan Pasif  

D.Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil

    mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid)

A. Pengawasan Intern dan Ekstern

•P. Intern, pengawasan yg dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tsb. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control)

•P. Ekstern, pengawasan yg dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E: “Untuk memeriksa pegnelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas dan mandiri   

B. Pengawasan Preventif dan Represif

•P. Preventif = sebelum kegiatan dilaksanakan 

•P. Represif = setelah kegiatan dilaksanakan

C. Pengawasan Aktif dan Pasif

•P. Aktif (dekat)

–Merupakan jenis pengawasan yg dilaksanakan di tempat kegiatan yg bersangkutan

•P. Pasif

–Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang

 disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

D. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid)

                1.Pengawasan  berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak

                (rechtmatigheid) adalah pemeriksaan pengeluarkan apakah telah sesuai  

dengan peraturan, tidak kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya . 

2.Pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran 

(doelmatigheid) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah  

memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan  

beban biaya yang serendah mungkin

Sifat-sifat Pengawasan

                •Politik

  

                •Yuridis 

                •Adminmistratif 

                •Fungsional 

                •Masyarakat  

                •Ekonomisi 

•Moril dan susila

DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA YANG TERATUR MEMERLUKAN “RULES OF THE GAME

PERATURAN2 PERMAINAN TERSEBUT: HUKUM 

SEMUA PERMAINAN ITU HARUS ADA WASITNYA YANG DISEBUT SEBAGAI PERADILAN

SETIAP NEGARA MENGINGINKAN SUATU PERADILAN YG BERKUALITAS BAIK, YG DITERIMA OLEH LAPISAN MASYARAKAT YANG LUAS SERTA HARUS DIDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG DASAR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA 

PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIKENAL DENGAN SEBUTAN: LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PASAL 10 AYAT (1) SUB D UU NO 14/1970 jo UU NO 35/1999 jo UU NO. 4/2004

PUTUSAN PERADILAN ADMINISTRASI BERUPA

1.Pembatalan terhadap keputusan pejabat administrasi yang melanggar hukum

2.Koreksi terhadap keputusan pejabat yang keliru

3.Membetulkan intepretasi yang salah

4.Perintah mengindahkan tata tertib

5.Perintah pembayaran ganti rugi

Pasal 10 UU NO.14/1970 jo UU no. 4/2004 mengatur mengenai empat Peradilan, yaitu:

 1.Peradilan Umum

2.Peradilan Agama

3.Peradilan Militer

4.Peradilan Tata Usaha Negara 

   Masing2 lingkungan peradilan mempunyai lingkungan wewenang mengadili hal tertentu yang  

   gunanya juga meliputi badan peradilan tingkat pertama dan bandin, yang semuanya  

   berpuncak pada satu, yaitu Mahkamah Agung

 EMPAT PILAR PERADILAN DI 

INDONESIA

1.PERADILAN UMUM 

 Adalah pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan peradilan tinggi   

sebagai pengadilan tingkat kedua atau pengadilan banding. Pengadilan negeri   

berkedudukan di ibukota kota atau ibukota kabupaten. Pengadilan Tinggi   

berkedudukan di ibukota provinsi.

 2.PERADILAN AGAMA 

Peradilan ini hanya mengadili mereka yang beragama ISLAM saja. Tugas dan wewenangnya

hanya meliputi masalah yang berkaitan dengan nikah talak, rujuk.

3.PERADILAN MILITER

Peradilan militer ini mengadili pelanggaran terhadap kitab undang-undang hukum   

pidana, kitab undang-undang hukum pidana militer, dan kitab undang-undang   

hukum disiplin

 4.PERADILAN TATA USAHA NEGARA

 Dasar hukumnya UU No 5/1986 jo UU No 9/2004. Peradilan tata usaha negara dilakukan oleh 

 Pengadilan Tata Usaha negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

 Subyek & Obyek sengketa TUN

 Subyek:

Penggugat: orang pribadi atau badan hukum privat

Tergugat: badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah

Obyek: surat keputusan tata usaha negara (beschikking)

Walaupun pengadilan tersebut mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa TUN, hal tersebut baru dapat diselesaikan seluruh upaya administratif telah digunakan oleh yang bersangkutan

Badan atau Pejabat TUN
Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4 kelompok:

1.Instansi resmi di bawah presiden sebagai kepala eksekutif

2.Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif

3.Badan hukum perdata yang didirikan pemerintah untuk tugas melaksanakan urusan

pemerintahan

4.Lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan

•Badan/pejabat TUN adalah menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang berdasarkan   

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu  bidang

•Urusan pemerintah, pada saat berbuat itu berkedudukan sebagai badan/pejabat tata usaha  

ngara (bukan kedudukan sebagai struktural organ tersebut)

Sengketa TUN, adalah:

1.Sengketa yang timbul dalam bidang TUN

2.Antara orang atau badan hukum perdata

3.Dengan badan atau pejabat TUN baik di tingkat Pusat maupun di Daerah

4.Sebagai akibat dikeluarkannya keptuusan TUN

Keputusan TUN

a.Unsur-unsur

1.Berisi tindakan hukum TUN

2.Suatu ketetapan tertulis

3.Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN

4.Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.Bersifat kongret, individual, dan final

6.Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

b.Sifat lain keputusan TUN

1.Bersifat hukum publik

2.Bersifat sepihak

 TERGUGAT TUN

•Badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan  

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.Yang digugat 

oleh orang atau badan hukum perdata.

Pengertian yang ada:

a.Badan atau pejabat TUN

b.Mengeluarkan suatu keputusan

c.Harus ada/punya wewenang

1.Wewenang sendiri

2.Wewenang limpahan wewenang

d.Digugat oleh orang atau badan hukum perdata